39 Desa di Ngawi Rawan Kekeringan, pemkab pun mulai bersiap mengantisipasi bencana kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi mencatat 39 desa di 10 kecamatan rawan kekeringan.
Kepala BPBD Eko Heru Tjahjono mengatakan, dari 10 kecamatan itu tujuh di antaranya masuk kategori rawan kekeringan tingkat I. Yakni, Mantingan, Karanganyar, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Beringin, dan Karangjati. ‘’Sedangkan Geneng, Ngawi, dan Gerih ada di tingkat II,’’ ungkapnya kemarin (27/6).
Wilayah di luar kategori tingkat I dan II, lanjut dia, potensi terjadinya kekeringan hanya pada titik-titik tertentu. Dia mencontohkan Kecamatan Ngawi, diprediksi hanya terjadi di kawasan perbatasan. ‘’Kami pilah biar semuanya tahu mana yang merupakan daerah langganan bencana kekeringan tiap tahunnya,’’ sebutnya.
Eko menuturkan, sejauh ini pihaknya baru menerima satu laporan kekeringan, yakni di wilayah Kecamatan Mantingan. Namun, pemkab belum menyalurkan bantuan air bersih karena belum ada permintaan dari warga setempat. ‘’Sesuai mekanisme, untuk daerah yang membutuhkan bantuan air laporan disampaikan melalui kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, BPBD akan menerjunkan tim reaksi cepat penanggulangan bencana untuk memantau wilayah rawan kekeringan. ‘’Saat kemarau nanti, kapan pun ada laporan masuk terkait daerah yang kesulitan air bersih kami langsung melakukan pengiriman,’’ tandasnya.
Sementara itu, Eko menyebut pihaknya telah mengajukan anggaran Rp 350 juta ke pemkab untuk kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan. Dana sebesar itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. ‘’Nilainya bisa saja bertambah jika wilayah yang dilanda kekeringan pada musim kemarau nanti meluas,’’ ujarnya. Radarmadiun
Kepala BPBD Eko Heru Tjahjono mengatakan, dari 10 kecamatan itu tujuh di antaranya masuk kategori rawan kekeringan tingkat I. Yakni, Mantingan, Karanganyar, Widodaren, Kedunggalar, Pitu, Beringin, dan Karangjati. ‘’Sedangkan Geneng, Ngawi, dan Gerih ada di tingkat II,’’ ungkapnya kemarin (27/6).
Wilayah di luar kategori tingkat I dan II, lanjut dia, potensi terjadinya kekeringan hanya pada titik-titik tertentu. Dia mencontohkan Kecamatan Ngawi, diprediksi hanya terjadi di kawasan perbatasan. ‘’Kami pilah biar semuanya tahu mana yang merupakan daerah langganan bencana kekeringan tiap tahunnya,’’ sebutnya.
Eko menuturkan, sejauh ini pihaknya baru menerima satu laporan kekeringan, yakni di wilayah Kecamatan Mantingan. Namun, pemkab belum menyalurkan bantuan air bersih karena belum ada permintaan dari warga setempat. ‘’Sesuai mekanisme, untuk daerah yang membutuhkan bantuan air laporan disampaikan melalui kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, BPBD akan menerjunkan tim reaksi cepat penanggulangan bencana untuk memantau wilayah rawan kekeringan. ‘’Saat kemarau nanti, kapan pun ada laporan masuk terkait daerah yang kesulitan air bersih kami langsung melakukan pengiriman,’’ tandasnya.
Sementara itu, Eko menyebut pihaknya telah mengajukan anggaran Rp 350 juta ke pemkab untuk kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan. Dana sebesar itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. ‘’Nilainya bisa saja bertambah jika wilayah yang dilanda kekeringan pada musim kemarau nanti meluas,’’ ujarnya. Radarmadiun
Admin
0 komentar:
Posting Komentar