Selasa, 25 Juni 2013

Leave a Comment

DPU BMCK Ngawi Tidak Punya ata Valid Terkait PJU

DPU BMCK Ngawi Tidak Punya ata Valid Terkait PJU, pengakuan mengejutkan ini dilontarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan (DPU BMCK) Ngawi. ‘’Kami tidak bisa membuat terukur dan tercatat, meskipun bisa dikatakan ada potensi dirugikan,’’ terang Nur Hasan, kabid Penerangan Jalan dan Permukiman DPU BMCK dan Kebersihan, kepada Jawa Pos Radar Ngawi, kemarin (23/6).

Dijelaskan, potensi kerugian keuangan daerah itu karena tidak adanya data pasti titik PJU di seluruh desa di Ngawi. Dia menyebut selama ini PJU dibedakan menjadi yang dikelola pemkab dan dikelola masyarakat.
PJU yang dikelola pemkab, lanjut dia, di pusat kota Ngawi, Kecamatan Kota, pasar, lokasi rawan kecelakaan, dan puskesmas. Sedangkan yang dikelola desa adalah lampu-lampu penerangan di jalan pedesaan.

Nur Hasan menuturkan, selama ini pihaknya berpatokan pada 445 jaringan yang termeterisasi. Terkait kondisinya lampu yang mati atau terus menyala, dia menggeleng. ‘’Untuk jumlah pasti di pedesaan kami tidak tahu. Bisa jadi satu meteran menjadi 10 titik lampu lebih, dan semuanya ditagihkan ke sini (DPU, Red),’’ tambahnya.

Diakuinya, tagihan PJU terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2011 senilai Rp 6 miliar lebih, tahun lalu naik menjadi Rp 7,6 miliar. Menurutnya, lonjakan tersebut dipicu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 13 persen. Selain itu, PJU di pedesaan terus bertambah. ‘’Yang jelas, terus berkembang. Dan, gratis karena semuanya dibiayai daerah, sehingga berpengaruh pada beban rekeningnya,’’ ungkapnya.

Diakui pula DPU BMCK belum melakukan efisiensi. Alasannya, langkah itu membutuhkan biaya besar. Dia mencontohkan Kabupaten Bojonegoro yang menelan dana hingga Rp 60 miliar untuk penghematan. Dia menambahkan, dari 445 jaringan hanya 142 yang sudah termeterisasi. Sementara, ratusan jaringan lainnya tidak dapat terukur dan tercatat. ‘’Dengan meterisasi semua dapat terukur, berapa jam nyalanya, berapa jam matinya. Kalau tidak ada meternya kami tidak tahu berapa pengeluarannya. Yang jelas, klaim itu yang kami bayar,’ paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kalangan legislatif menyoroti besarnya anggaran rekening PJU yang menyentuh angka Rp 7,6 miliar lebih pada belanja tidak langsung di DPU BMCK dan kebersihan. Yang dipersoalkan, besarnya duit itu tidak berbanding lurus dengan jumlah PJU di lapangan, karena sejumlah ruas jalan seperti Ngawi-Maospasti, Ngawi-Padas, Padas-Karangjati, Ngawi-Bojonegoro, Jogorogo-Paron, dan Ngrambe-Walikukun masih gelap gulita. Radarmadiun
Admin
Terimakasih sudah berkunjung semoga tulisan yang ada di website ini bisa bermanfaat, komentar anda sangat kami harapkan.

0 komentar:

Posting Komentar