Pengalihan tenaga fungsional menjadi tenaga profesi di lingkup Pemkab Ngawi dikhawatirkan bakal menguras APBD. Pasalnya, pemkab harus menyediakan beasiswa sebesar Rp 838 juta persemester kepada 203 tenaga fungsional yang bakal ‘’disulap’’ menjadi tenaga profesi tersebut.
Untuk jurusan kebidanan , pemkab memberi pagu anggaran sebesar Rp 7 juta, perawat Rp 4,5 juta persemester perorang dan guru Rp 2,9 juta. Kalangan wakil rakyat menilai nominal tersebut bagi eks PNS tenaga fungsional terlalu besar. ‘’Pagunya kemahalan, masa untuk bidan satu semester Rp 7 juta? Harusnya BKD mencari referensi biaya kuliah pembanding sebelum menentukan pagu beasiswa persemester. Bukannya ngirit, malah jebol APBD kita,’’ kata Agus Wiyono, anggota Komisi I DPRD Ngawi, kemarin (8/7).
Agus menuturkan, upaya pemkab melakukan efisiensi dengan pengalihan jabatan fungsional patut diapresiasi. Namun, kata dia BKD juga harus serius dan menyodorkan biaya sekolah pembanding ke komisinya, sehingga jelas dan terukur. ‘’Hitungan kasarnya sampai lulus sekitar Rp 6,7 miliar, itu jika tidak ada kenaikan persemester, tapi kalau ada kenaikan ya wallahu alam,’’ ucapnya.
Agus juga meminta BKD tidak memaksakan kehendak dan terkesan kejar setoran untuk memenuhi kekurangan tenaga guru, bidan dan perawat dengan menyekolahkan PNS fungsinal. Namun mempertimbangkan pula bakat dan minat calon pegawai yang bakal ‘’disulap’’ menjadi tenaga profesi itu. ‘Jangan hanya mengejar kuantitas dan mengesampingkan kualitas, karena ini menyangkut nyawa orang, khususnya kalau bidan,’’ tegasnya.
Sorotan juga dilontarkan Maryoto, ketua komisi I DPRD Ngawi. Menurutnya, BKD harus dapat meminimalisasi biaya kuliah tersebut agar pemberian beasiswa itu tidak memicu mark up hingga bermuara ke penegak hukum. Pun pihaknya meminta BKD transparansi terkait pagu anggaran tersebut. ‘’BKD harus terbuka, jangan sampai pemberian beasiswa ini lebih mahal dibandingkan siswa reguler. Setidak-tidaknya sama lah, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan persoalan,’’ ungkapnya.
Politikus PKS ini mengaku akan mencari reverensi terkait biaya pengeluaran biaya jurusan kebidanan, keperawatan, dan keguruan di sekitar eks Karesidenan Madiun sebelum menggelar rapat internal di komisisnya. Hasilnya, akan disampikan ke BKD untuk dijadikan pertimbangan sehingga kelak tercapai efisiensi. ‘’Jangan sampai bicara tentang efisien ternyata kemahalan. Nanti akan kami kawal,’’ tegasnya.
Selain persoalan biaya, pihaknya meminta BKD agar memberikan indikator penilaian layak tidaknya 203 pegawai fungsional itu mendapatkan beasiswa. ‘’Harus ada parameternya. Misalnya, selama berapa semester dievaluasi. Jika IP-nya minim ya harus dibatalkan beasiswanya,’’ paparnya. Radarmadiun
Untuk jurusan kebidanan , pemkab memberi pagu anggaran sebesar Rp 7 juta, perawat Rp 4,5 juta persemester perorang dan guru Rp 2,9 juta. Kalangan wakil rakyat menilai nominal tersebut bagi eks PNS tenaga fungsional terlalu besar. ‘’Pagunya kemahalan, masa untuk bidan satu semester Rp 7 juta? Harusnya BKD mencari referensi biaya kuliah pembanding sebelum menentukan pagu beasiswa persemester. Bukannya ngirit, malah jebol APBD kita,’’ kata Agus Wiyono, anggota Komisi I DPRD Ngawi, kemarin (8/7).
Agus menuturkan, upaya pemkab melakukan efisiensi dengan pengalihan jabatan fungsional patut diapresiasi. Namun, kata dia BKD juga harus serius dan menyodorkan biaya sekolah pembanding ke komisinya, sehingga jelas dan terukur. ‘’Hitungan kasarnya sampai lulus sekitar Rp 6,7 miliar, itu jika tidak ada kenaikan persemester, tapi kalau ada kenaikan ya wallahu alam,’’ ucapnya.
Agus juga meminta BKD tidak memaksakan kehendak dan terkesan kejar setoran untuk memenuhi kekurangan tenaga guru, bidan dan perawat dengan menyekolahkan PNS fungsinal. Namun mempertimbangkan pula bakat dan minat calon pegawai yang bakal ‘’disulap’’ menjadi tenaga profesi itu. ‘Jangan hanya mengejar kuantitas dan mengesampingkan kualitas, karena ini menyangkut nyawa orang, khususnya kalau bidan,’’ tegasnya.
Sorotan juga dilontarkan Maryoto, ketua komisi I DPRD Ngawi. Menurutnya, BKD harus dapat meminimalisasi biaya kuliah tersebut agar pemberian beasiswa itu tidak memicu mark up hingga bermuara ke penegak hukum. Pun pihaknya meminta BKD transparansi terkait pagu anggaran tersebut. ‘’BKD harus terbuka, jangan sampai pemberian beasiswa ini lebih mahal dibandingkan siswa reguler. Setidak-tidaknya sama lah, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan persoalan,’’ ungkapnya.
Politikus PKS ini mengaku akan mencari reverensi terkait biaya pengeluaran biaya jurusan kebidanan, keperawatan, dan keguruan di sekitar eks Karesidenan Madiun sebelum menggelar rapat internal di komisisnya. Hasilnya, akan disampikan ke BKD untuk dijadikan pertimbangan sehingga kelak tercapai efisiensi. ‘’Jangan sampai bicara tentang efisien ternyata kemahalan. Nanti akan kami kawal,’’ tegasnya.
Selain persoalan biaya, pihaknya meminta BKD agar memberikan indikator penilaian layak tidaknya 203 pegawai fungsional itu mendapatkan beasiswa. ‘’Harus ada parameternya. Misalnya, selama berapa semester dievaluasi. Jika IP-nya minim ya harus dibatalkan beasiswanya,’’ paparnya. Radarmadiun
Admin
0 komentar:
Posting Komentar