Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ngawi abaikan batasan IPK bagi penerima beasiswa yang bersumber dari APBD. Alasannya, kondisi darurat karena krisis tenaga guru, keperawatan, dan tenaga bidan di Ngawi harus segera terisi. ‘’Tidak ada batasan IPK, yang penting mereka lulus dan setiap hari masuk. Kondisinya sangat emergency, sehingga kami beri kelonggaran,’’ terang Djono, kepala BKD Ngawi, kemarin (9/7).
Djono menjelaskan, para tenaga fungsional yang bakal ‘’disulap’’ menjadi tenaga profesi itu mayoritas hanya mengenyam pendidikan SMA sederajat. Karena itu, pemberian beasiswa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM mereka. ‘’Memang ruwet, seperti K-1 (honorer kategori 1, Red) rata-rata ijazahnya SMA, langsung ngajar. Ada juga SH dan SSos juga ngajar. Dengan menyekolahkan mereka, diharapkan kualitasnya semakin meningkat,’’ paparnya.
Meski begitu, dia menyatakan PNS fungsional tersebut tidak bisa berleha-leha sesuka hati. Pasalnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan civitas akademika untuk ikut memantau. Jika mereka melakukan pelanggaran disiplin, kata dia, akan dilaporkan secara tertulis ke BKD. ‘’Kalau memang melakukan pelanggaran ya terpaksa beasiswa di-cut di tengah jalan,’’ ungkapnya.
Djono mengatakan, selain untuk mengisi kekosongan tenaga profesi guru, bidan, dan perawat, beasiswa tersebut untuk memberdayakan tenaga fungsional agar SDM-nya lebih baik lagi. ‘’Ini lebih murah dibandingkan harus merekrut PNS baru karena banyak satker yang gemuk tenaga fungsionalnya,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan nominal beasiswa yang dinilai terlalu besar? Djono menampik hal itu. Dia mengklaim angka tersebut sudah mendapat diskon dari perguruan tinggi karena tidak dikenai biaya uang gedung seperti mahasiswa reguler. ‘’Angka itu sudah jauh lebih murah, sehingga kami bisa menghemat puluhan juta,’’ terangnya.
Diakui Djono, pihaknya hanya memberikan satu referensi biaya kuliah. Yakni, kebidanan di Kediri, keguruan di intitut swasta Kota Madiun, dan akper di Ngawi yang diklaim paling murah. ‘’Kami sudah keliling eks Karesidenan Madiun, dan ini yang termurah. Tapi kalau dewan ingin mencari referensi ya silakan,’’ ucapnya. Radarmadiun
Djono menjelaskan, para tenaga fungsional yang bakal ‘’disulap’’ menjadi tenaga profesi itu mayoritas hanya mengenyam pendidikan SMA sederajat. Karena itu, pemberian beasiswa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM mereka. ‘’Memang ruwet, seperti K-1 (honorer kategori 1, Red) rata-rata ijazahnya SMA, langsung ngajar. Ada juga SH dan SSos juga ngajar. Dengan menyekolahkan mereka, diharapkan kualitasnya semakin meningkat,’’ paparnya.
Meski begitu, dia menyatakan PNS fungsional tersebut tidak bisa berleha-leha sesuka hati. Pasalnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan civitas akademika untuk ikut memantau. Jika mereka melakukan pelanggaran disiplin, kata dia, akan dilaporkan secara tertulis ke BKD. ‘’Kalau memang melakukan pelanggaran ya terpaksa beasiswa di-cut di tengah jalan,’’ ungkapnya.
Djono mengatakan, selain untuk mengisi kekosongan tenaga profesi guru, bidan, dan perawat, beasiswa tersebut untuk memberdayakan tenaga fungsional agar SDM-nya lebih baik lagi. ‘’Ini lebih murah dibandingkan harus merekrut PNS baru karena banyak satker yang gemuk tenaga fungsionalnya,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan nominal beasiswa yang dinilai terlalu besar? Djono menampik hal itu. Dia mengklaim angka tersebut sudah mendapat diskon dari perguruan tinggi karena tidak dikenai biaya uang gedung seperti mahasiswa reguler. ‘’Angka itu sudah jauh lebih murah, sehingga kami bisa menghemat puluhan juta,’’ terangnya.
Diakui Djono, pihaknya hanya memberikan satu referensi biaya kuliah. Yakni, kebidanan di Kediri, keguruan di intitut swasta Kota Madiun, dan akper di Ngawi yang diklaim paling murah. ‘’Kami sudah keliling eks Karesidenan Madiun, dan ini yang termurah. Tapi kalau dewan ingin mencari referensi ya silakan,’’ ucapnya. Radarmadiun
Admin
kapan undangan ambil nomor tes y ?
BalasHapus